Pandeglang-Pelantikan 45 anggota DPRD Pandeglang hasil Pemilu 2004, kemarin, diwarnai aksi demo dari massa yang menamakan dirinya Komite rakyat Pandeglang (KRP). Massa yang berorasi diluar pagar pendopo itu antara lain meminta para wakil rakyat yang baru tersebut mampu membawa aspirasi rakyat.

Selain itu, sebelum acara pembacaan sumpah dan janji anggota dewan, muncul interupsi dari salah seorang wakil rakyat yang baru, H. Lili Arifin. Kepada pimpinan sidang, ia menyampaikan ketidakpuasannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menambah seorang jumlah caleg terpilih PK Sejahtera.

Sementara jumlah caleg terpilih dari PPP berkurang
seorang. Lili menilai keputusan MK tersebut sepihak. Karena itu, dalam interupsinya, Lili meminta pimpinan sidang untuk menunda pelantikan anggota dewan yang baru dari PK Sejahtera.

Menurut Lili, dengan adanya keputusan MK tersebut, jumlah anggota legislatif terpilih dari PK Sejahtera yang tadi tiga orang menjadi empat orang.

"Putusan MK tersebut menguntungkan PK Sejahtera dan merugikan PPP karena satu kursi jadi hilang. Karena itu, saya meminta KPUD Pandeglang harus bertanggung jawab terhadap adanya putusan MK yang dalam penentuan keputusannya tidak mengundang pihak PPP," ujar Lili.


Meski diwarnai interupsi, acara pelantikan wakil rakyat tersebut tetap berlangsung. Pimpinan sidang, Drs. Dedi Sumantri, menyambut positif atas interupsi wakil rakyat dari PPP tersebut.

Namun, katanya, keputusan penundaan pelantikan itu bukan wewenangnya. "Silakan persoalan ini diselesaikan diluar sidang. Persoalan itu bisa diselesaikan secara hukum setelah pelantikan," ujarnya.


Pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Pandeglang itu dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, Singgih Budi Prakoso,SH. Sementara itu, Bupati Pandeglang H.A. Dimyati Natakusumah berharap para anggota dewan yang baru bisa menjalankan amanah rakyat dan berarti bagi
kemajuan pembangunan di Kota Pandeglang.

"Saya menilai kerja anggota dewan lama banyak manfaatnya. Paling tidak mampu membuat produk (perda) dan bisa mendongkrak PAD," ujanya.
Menyikapi ketidakpuasan PPP atas pelantikan anggota dewan dari PK Sejahtera yang jumlah caleg terpilihnya menjadi empat orang, Wakil Ketua Sementara DPRD Pandeglang, Wadudi mengatakan persoalan itu harus disikapi serius oleh KPUD Pandeglang.

[sumber:Fajar Banten: Selasa, 10 Agustus 2004]