TANGSEL - Tak terasa, sebelas tahun sudah propinsi ke-30 NKRI ini memutuskan mandiri dan berpisah dari Propinsi Jawa Barat. Seperti apa wajah Banten di usianya, jika diibaratkan anak manusia, sedang memasuki masa-masa pubertas ini? Sudahkah Banten tampil sebagai propinsi maju yang mampu menyejahterakan masyarakatnya?

Menurut data, sejak tahun 2001 sampai 2011, Banten tidak mengalami kemajuan yang berarti jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain yang sebaya. Ibarat anak sekolah, Banten bukanlah siswa yang prestatif. Justru sebaliknya, rapor Banten banyak yang merah! Contoh yang paling nyata dalam hal ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2001, IPM Banten sebesar 65,3%. Sedangkan pada tahun 2009 mencapai 70,6%. Sepintas, data statistik ini memang menunjukkan kemajuan yang signivikan. Namun jika dibandingkan dengan hasil yang diraih propinsi lain, maka nasib IPM Banten sungguh sangat menyesakkan!

Pasalnya, pada tahun 2002, Banten menduduki peringkat 11 dengan skor 66,6%, lalu melorot ke peringkat 23 pada tahun 2010 dengan skor 70,56%. Jauh tertinggal dibandingkan propinsi Bangka Belitung yang kini menempati posisi 10 Nasional dengan skor 72,19%. Ironisnya, kalau pada saat Banten IPM-nya berada pada peringkat 11 nasional dengan skor 66,6, maka Babel berada di peringkat 20 dengan skor 65,4. Fenomena ini tak urung membuat Kemendagri kecewa dan memvonis Pemprov Banten telah gagal dalam melaksanakan amanah pembangunan propinsi yang tempat Badak Bercula satu tersebut.

Ketua Kajian Ekonomi dan Sosial Banten, Siswanto Hadi, membenarkan bahwa proses pembangunan di Banten masih jauh dari yang diharapkan. Disana-sini masih banyak kelamahan. “Saya kira proses pembangunan di Banten hingga usia yang ke-11 tahun ini masih perlu banyak pembenahan. Kelemahan terlihat disana-sini. Jika disebut ada keberhasilan, saya kira kuantitas dan kualitasnya sebenarnya tidak signifikan. Itu semua lebih kepada klaim semata,” tegas Hadi.

Jika kita menggunakan isu otonomi daerah sebagai patokan, maka nasib Banten juga sangat mengenaskan. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian dalam Negeri, Banten menempati posisi ke-5 dari 7 propinsi hasil pemekaran selama periode 1999-2009 dengan skor 44,57. Banten hanya unggul satu tingkat dari propinsi Papua Barat yang menempati juru kunci dengan skor 24,99.

Seandainya Banten jauh dari pusat pemerintahan, mungkin tragedi ini masih bisa dimaklumi. Tapi mengingat letak geografisnya yang berada di dekat kekuasaan, pasti sangat mudah untuk  menyimpulkan bahwa Banten salah kelola. Jika, sekali lagi diibaratkan pada anak sekolah, Banten adalah siswa yang memiliki akses yang baik terhadap semua komponen pendidikan, tapi nilainya kalah jauh dari anak-anak pedalaman yang belajar dengan serba keterbatasan. Indeks Banten kalah jauh dari Maluku Utara yang berhasil membukukan skor 55,88, atau Gorontalo yang berhasil menorehkan angka 51,31.

 Kalau kita beralih pada ranah ketenagakerjaan, pemandangan yang lebih mengedihkan akan terhampar luas di hadapan. Betapa tidak, kajian BI yang dirilis pada bulan Februari 2011, menasbihkan Banten sebagai propinsi dengan angka pengangguran yang paling tinggi di Indonesia. Bahkan jika dirata-rata, angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) nasional hanya 6,80%, sementara Banten membubukan angka 13,50%. Ini artinya, kondisi ketenagakerjaan Banten masih belum memiliki kinerja yang baik. Ini sangat ironis mengingat Banten merupakan wilayah yang sangat prospektus untuk berinvestasi.

 Lantas bagaimana dengan masalah korupsi? Menurut ICW (Indonesian Corruption Wact), propinsi Banten merupakan salah satu propinsi yang memiliki catatan korupsi terbesar di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah monopoli kekuasaan di pemerintahan dan rendahnya pengawasan penggunaan dana APBD. Fakta ini dikuatkan oleh Transparancy International Indonesia yang merating Banten dengan angka 4,6 dari skala 10. Sangat rendah, bukan?

 Dengan semua data dan fakta ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Banten kondisi kritis dan membutuhkan penanganan yang serius. Banten membutuhkan penyegaran, karena konsep-konsep lama sudah terbukti tidak mampu mengangkat wilayah ini menuju posisi yang seharusnya ditempati. Sungguh amat disayangkan jika propinsi yang memiliki sumber daya alam melimpah ini tidak bisa menyejahterakan masyarakatnya.

 Padahal, idealisme pembentukan propinsi ini, sebelas tahun yang silam adalah, supaya masyarakat Banten bisa lebih sejahtera. Kalau kita mengubah ilustrasi dengan pengumpamakan Banten sebagai sebuah tim sepakbola, rasanya tidak salah jika kita menyamakannya dengan Inter Milan di era kepelatihan Gian Piero Gasperini, bertabur bintang, namun miskin prestasi. Akhirnya, selamat ulang tahun yang ke-11 Banten! (TRY/JNA/ISAN)

Sumber : http://bantenpost.com/welcome/pageUtama/BU03849